Dampak Pendudukan Jepang Di Indonesia Dalam Berbagai kehidupan

Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

a. Bidang Politik

Dalam bidang politik, Jepang menerapkan kebijakan yakni larang penggunaan bahasa Belanda & mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang, sebagai contoh desa dengan Ku,kecamatan dengan So, kawedanan dengan Gun, kotapraja dengan Syi, kabupaten dengan Ken, & karesidenan dengan Syu. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan kearah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang Tenno Heika. Seperti telah diterangkan di atas bahwa Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat & angkatan laut. Angkatan darat yang meliputi Jawa-Madura berpusat di Batavia. Sementara itu di Sumatera berpusat di Bukittinggi, angkatan lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, & Irian, sebagai pusatnya di Ujungpandang.

Pemerintahan itu berada dibawah pimpinan Panglima Tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat (Vietnam). Jepang juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda, seperti gerakan Tiga A & Gerakan Putera, namun gerakan itu gagal & dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional.

Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat & menggalang masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh PM Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943. Kebijakan politik Jepang yang sangat keras itu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia terutama kaum nasionalis untuk segera mewujudkan cita-cita mereka, yakni Indonesia merdeka.

b. Keadaan Sosial-Budaya & Ekonomi

Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia untuk membiayai Perang Pasifik. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Pada mulanya tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan romusa sebagai sarana propaganda. Propaganda yang kuat tersebut ternyata menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang mulanya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Panitia pengerahan disebut dengan Romukyokai, yang ada disetiap daerah.

Para pekerja romusa itu diperlakukan dengan kasar & kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan & makan tidak diperhatikan. Banyak pekerja romusa yang jatuh sakit & meninggal. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja romusa sebagai “pahlawan pekerja” / “prajurit ekonomi”. Mereka digambarkan sebagai sosok yang suci dalam menjalankan tugasnya. Para pekerja romusa itu juga dikirim ke Birma, Muangthai, Vietnam, Serawak, & Malaya.

Saat itu kondisi masyarakat begitu menyedihkan. Bahan makanan sulit di dapat, kemudian hal itu berdampak pada banyaknya petani yang menjadi pekerja romusa. Gelandangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, & Semarang semakin tumbuh sumbur. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan / di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Barang-barang keperluan sulit didapatkan & semakin sedikit jumlahnya.

Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Semua objek vital & alat-alat produksi dikuasai Jepang & diawasi sangat ketat. Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian.

Perkebunan-perkebunan diawasi & dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak & diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu & membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisya.

Masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, / menanam pohon jarak. Mereka melakukannya secara bergantian. Untuk mejalankan tugas itu dengan baik, maka dibentuklah tonarigumi (rukun tetangga) untuk memobilisasi massa dengan efektif.

Selain itu, komunikasi di Indonesia mengalami kesulitan baik komunikasi antar pulau maupun komunikasi dengan dunia luar,karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan Bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta & Buitenzorg menjadi Bogor. Sementara itu, untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah pusat kebudayaan pada 1 April 1943 di Jakarta, yang bernama Keimun Bunka Shidosho.

Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah Kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Seringkali rakyat yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, & disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh kempetai (polisi militer Jepang).

Pada masa pendudukan Jepang banyak gadis & perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat / disekolahkan, tetapi ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kompetai. Para gadis & perempuan itu di sekap dalam kamp-kamp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kamp-kamp tersebut dapat ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, & Sumatera Barat.

c. Pendidikan

Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yakni pendidikan 6 tahun. Hal tersebut sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang & lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah & dianggap sebagai mata pelajaran wajib.

Sementara itu, Perguruan Tinggi di tutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah Perguruan Tinggi Kedokteran (Ika Daigaku) di Jakarta & Perguruan Tinggi Teknik (Kogyo Daigaku) di Bandung. Jepang juga membuka akademi pamong praja (Konkoku Gakuin) di Jakarta, serta Perguruan Tinggi Hewan di Bogor. Pada saat itu, perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran. Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinisasi. 

Menurut Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk memelopori & melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Namun, bagi bangsa Indonesia tugas berat itu merupakan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan. Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho / sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan seinenden & keibodan (pembantu polisi).

Mereka dilatih baris berbaris & perang meskipun hanya bersenjatakan kayu. Dalam seinenden mereka dijadikan barisan pelopor / suisintai. Barisan pelopor itu mendapat pelatihan yang berat. Latihan militer itu kelak sangat berguna bagi bangsa kita.

d. Birokrasi & Militer

Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya UU no. 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah & UU No.28 tentang Aturan Pemerintah Syu & Tokubetshu Syi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi Jepang, yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan.

Sesuai dengan undang-undang itu, seluruh kota di Jawa & Madura, kecuali Solo & Yogyakarta, dibagi atas syu, syi, ken, gun, son, & ku. Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti & disesuaikan dengan struktur Jepang, daerah pemerintahan yang tertinggi, yakni Syu. Meskipun luas wilayah Syu sebesar karesidenan, namun fungsinya berbeda. Apabila residen merupakan pembantu gubernur, maka Syu adalah pemerintah otonomi dibawah shucokan yang berkedudukan sama dengan gubernur. Pada pendudukan Jepang juga dibentuk Chou Sangi yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan Volkstraad. Dalam Volkstraad masih dapat dilakukan kritik pemerintah dengan bebas. Sementara chou sangi tidak dapat melakukan hal itu.

Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mendapatkan banyak manfaat dalam bidang militer. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer. Mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer, & latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Karena itulah mereka melatih menduduk dengan latihan-latihan militer. Bekas pasukan Peta itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) & sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kedatangan tentara Jepang di Borneo Febuari 1942

Janji kemerdekaan

Pada tahun 1944, Jepang terdesak, Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hedeki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Jiniaki Kaiso sebagai perdana menteri. Angkatan udara Sekutu yang di Morotai pun mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang dalam melawan Sekutu.

Sementara itu Jenderal Kiniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan (September 1944). Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Sejak itu pula Jepang mulai mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk pertahanan. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh.

Pada saat itu suasana kemerdekaan terasa semakin dekat. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki & mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, & tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P Suroso sebagai wakil ketua merangkap kepala Tata Usaha & seorang Jepang sebagai wakilnya Tata Usaha, yakni Masuda Toyohiko & Mr. R. M. Abdul Gafar Pringgodigdo. Semua anggotanya terdiri dari 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia, ditambah tujuh orang Jepang yang tidak punya suara.

Sidang BPUPKI dilakukan dua tahap, tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut dilakukan di Gedung Chou Shangi In di Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada masa penjajahan Belanda gedung ini digunakan sebagai gedung Volksraad. Meskipun badan itu dibentuk oleh pemerintah militer Jepang, jalannya persidangan baik wakil ketua maupun anggota istimewa dari kebangsaan Jepang tidak pernah terlibat dalam pembicaraan persiapan kemerdekaan.

Semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan Indonesia merupakan urusan pemimpin & anggota dari Indonesia. Pada pidato sidang BPUPKI,Radjiman menyampaikan pokok persoalan mengenai Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari 10-11 Juni 1945, dibahas & dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Dalam kata pembukaannya Rajiman Wedyodiningrat meminta pandangan kepada para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Orang-orang yang membahas mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, & Sukarno.

Dalam sidang pertama, Sukarno mendapat kesempatan berbicara 2 kali, yakni tanggal 31 Mei & 1 Juni 1945. Namun pada saat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Radjiman, selama dua hari berlangsung rapat, belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara.

Menanggapi hal itu, pada 1 Juni pukul 11.00 WIB, Sukarno menyampaikan pidato pentingnya. Pada saat itu, Gedung Chuo Shangi In mendapat penjagaan ketat dari tentara Jepang. Sidang saat itu dinyatakan tertutup, hanya beberapa wartawan & orang tertentu yang diizinkan masuk. Dalam pidatonya, Sukarno mengusulkan dasar-dasar negara. Pada mulanya Sukarno mengusulkan Panca Dharma. Nama Panca Dharma dianggap tidak tepat, karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan yang dimaksudkan adalah dasar. Sukarno kemudian meminta saran pada seorang teman, yaitu Muh. Yamin yang merupakan ahli bahasa, selanjutnya dinamakan Pancasila. Sila artinya azas / dasar, & di atas kelima dasar itu didirikan Negara Indonesia, supaya kekal & abadi. Pidato Sukarno itu mendapat sambutan sangat meriah, tepukan tangan para peserta, suatu sambutan yang belum pernah terjadi selama persidangan BPUPKI. Para wartawan mencatat sambutan yang diucapkan Sukarno itu dengan cermat. Cindy Adam, penulis buku autobiografi Sukarno, menceritakan bahwa ketika ia diasingkan di Ende, Flores (saat ini menjadi Propinsi Nusa Tenggara Timur) pada tahun 1934-1937, Sukarno sering merenung tentang dasar negara Indonesia Merdeka, di bawah pohon sukun.

Pada kesempatan tersebut Ir. Sukarno juga menjadi pembicara kedua. Ia mengemukakan tentang lima dasar negara.

Lima dasar itu adalah;

1. Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme / Peri Kemanusiaan,
3. Mufakat atau Demokrasi,
4. Kesejahteraan Sosial,
5. Ketuhanan Yang Mah Esa.

Pidato itu kemudian dikenal dengan Pancasila . Sementara itu Muh.Yamin dalam pidatonya juga mengemukakan Azas & Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia.

Menurut Yamin ada lima azas;

1. Peri Kebangsaan,
2. Peri Kemanusian,
3. Peri Ketuhanan,
4. Peri Kerakyatan, &
5. Kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang. Pembentukan panitia sembilan itu bertujuan untuk merumuskan tujuan & maksud didirikannya Negara Indonesia. Panitia kecil itu terdiri atas, Ir. Sukarno, Drs Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A Maramis, Abdul Kahar Muzakkar, Wahid Hasyim, H. Agus Salim, & Abikusno Cokrosuyoso. Panitia kecil itu menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud & tujuan Indonesia Merdeka. Kemudian disusunlah rumusan bersama dasar negara Indonesia Merdeka yang kita kenal dengan Piagam Jakarta.

Piagam Jakarta;

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. (menurut) dasar kemanusian yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. (serta dengan mewujudkan suatu ) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI

BPUKPI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, & 2 orang dari Sulawesi & masing-masing satu orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, & golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945.

Simpulan Ulasan di atas;

• Kedatangan Jepang pada mulanya disambut dengan penuh harapan. Namun, perlakuan yang kejam terhadap rakyat Indonesia menimbulkan kebencian rakyat Indonesia pada Jepang.
• Dampak pendudukan Jepang di Indonesia menjadikan rakyat semakin sengasara, serta kehidupan yang semakin sulit. Semua gerak dikontrol oleh pemerintah Jepang. Selama itu pula, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan azas ekonomi perang, yakni menerapkan berbagai peraturan, pembatasan, dan penguasaan produksi oleh negara untuk kemenangan perang.
• Mobilisasi massa menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, bahkan korban jiwa, yaitu romusa yang kemudian oleh pemerintah Jepang disebut sebagai prajurit pekerja.
• Pada masa pendudukan Jepang, pembentukan organisasi massa dilakukan atas mobilisasi pemerintah militer Jepang. Meskipun demikian pergerakan terus dilakukan oleh kaum nasionalis baik secara terang-terangan maupun di bawah tanah.
• Program militer pertama Jepang adalah Heiho, yakni perekrutan serdadu pembantu lapangan, yang melibatkan pemuda-pemuda Indonesia dalam kegiatan militer. Keikutsertaan dalam pendidikan militer itu yang kemudian menjadi bekal pemuda-pemuda Indonesia dalam perang revolusi kemerdekaan.
• Dasar negara dibentuk melalui Badan Penyidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Demikianlah ulasan mengenai “Dampak Pendudukan Jepang Di Indonesia Dalam Berbagai kehidupan”, yang pada kesempatan kali ini dapat dibahas disini. Semoga ulasan di atas bermanfaat bagi para pengunjung ataupun pembaca. Cukup sekian, kurang/lebihnya mohon maaf & sampai jumpa!!!

*Rajinlah belajar, demi Bangsa & Negara, serta jagalah kesehatanmu!!! Semoga anda sukses!!!